Berita Gate News: Departemen penegakan hukum Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) sedang meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan orang dalam di pasar prediksi. Pada April 2026, Chief Enforcement Officer CFTC, David Miller, secara terbuka menyatakan di Universitas New York bahwa lembaga tersebut telah memperhatikan indikasi pelanggaran terkait dan akan melakukan tindakan penegakan hukum terhadap tindakan perdagangan yang memanfaatkan informasi orang dalam, sekaligus secara tegas menyangkal persepsi pasar bahwa “pasar prediksi tidak memiliki perdagangan orang dalam”.
Miller mengatakan bahwa sebagian pelaku pasar keliru menganggap kontrak peristiwa sebagai “perjudian”, sehingga mengabaikan risiko kepatuhan. Namun, pada kenyataannya, produk semacam ini diklasifikasikan sebagai kontrak swap dalam kerangka hukum, dan tunduk pada aturan pengawasan keuangan yang ketat. Ini berarti, baik kebocoran informasi maupun perdagangan berdasarkan informasi yang belum dipublikasikan dapat memicu tanggung jawab hukum.
Berbagai kasus baru-baru ini turut memperhebat perhatian regulator. Misalnya, ada seorang trader yang melakukan taruhan presisi sebelum pengumuman kebijakan besar dari Trump, serta transaksi berimbal hasil tinggi yang menargetkan peristiwa penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, yang dinilai sebagai perilaku yang berpotensi tidak wajar. Selain itu, transaksi yang berkaitan dengan situasi Iran dan peristiwa yang melibatkan pemimpinnya juga memicu perbincangan pada tingkat keamanan nasional.
Data menunjukkan bahwa ukuran pasar prediksi berkembang dengan cepat, dan volume transaksi bulanan telah menembus lebih dari 20 miliar dolar. Seiring pertumbuhan pasar, lembaga regulator mulai memfokuskan perhatian pada perdagangan orang dalam, manipulasi pasar, serta kepatuhan anti pencucian uang. Miller menegaskan bahwa CFTC akan memprioritaskan penanganan kasus pelanggaran serius, bukan kasus ringan atau yang berada di pinggiran.
Sementara itu, dari sisi legislatif di AS, upaya untuk menyempurnakan regulasi juga berjalan seiring. Rancangan Undang-Undang “2026 Financial Prediction Markets Public Integrity Act” yang baru diajukan, serta RUU PREDICT, sama-sama bertujuan untuk membatasi pejabat pemerintah agar tidak memanfaatkan keunggulan informasi dalam berpartisipasi pada perdagangan prediksi. Sebagian platform juga telah memulai mekanisme tata kelola mandiri, meluncurkan aturan perdagangan baru untuk menurunkan risiko kepatuhan.
Seiring kerangka regulasi yang semakin ketat, pasar prediksi bergerak dari “zona abu-abu” menuju perkembangan yang lebih teregulasi. Bagi investor, ke depan, berpartisipasi dalam pasar semacam ini tidak hanya memerlukan penilaian probabilitas peristiwa, tetapi juga perlu lebih memperhatikan kepatuhan terhadap batas hukum dan kesesuaian sumber informasi.