
Komite Khusus Tiongkok DPR AS mengirim surat kepada tiga perusahaan underwriter Wall Street, meminta mereka menyerahkan dokumen terkait bantuan mereka kepada perusahaan-perusahaan China yang melakukan listing di AS, dengan alasan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diduga memfasilitasi skema manipulasi dan penipuan “mengerek dan mengeluarkan saham” untuk menipu investor Amerika. Yang paling menarik perhatian adalah bahwa perusahaan induk dari Dominari Securities dimiliki oleh anak mantan Presiden, Erik Trump, yang juga bergabung sebagai anggota dewan penasihat perusahaan tersebut pada Februari 2025, sehingga penyelidikan ini memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi.
Latar belakang politik dari Dominari Securities membuatnya menonjol di antara ketiga perusahaan yang sedang diselidiki. Alamat kantor perusahaan terletak di Trump Tower, New York, dan pemegang saham terbesar keempat dari perusahaan induknya, Dominari Holdings, adalah Erik Trump. Ini bukan satu-satunya keterlibatan Erik dengan Dominari—tahun lalu, Dominari membantu Thumzup mendapatkan pendanaan, sebuah perusahaan yang melakukan listing dengan menggunakan Bitcoin (BTC) sebagai cadangan aset, dan Donald Trump Jr. juga pernah berinvestasi jutaan dolar di perusahaan ini, memperluas hubungan bisnis antara keluarga Trump dan ekosistem keuangan kripto.
Koneksi bisnis keluarga yang mendalam ini membuat penyelidikan DPR melampaui sekadar aspek kepatuhan keuangan. Dalam konteks masa jabatan kedua Presiden Trump, penyelidikan yang dipimpin oleh anggota parlemen dari berbagai partai ini menyoroti sebuah lembaga keuangan yang memiliki hubungan langsung dengan keluarga presiden, yang memiliki makna simbolis tinggi dalam ekosistem politik Washington.
Penyelidikan ini diprakarsai oleh Komite Khusus Tiongkok DPR yang dipimpin oleh anggota Partai Republik, John Moolenaar, dan anggota Partai Demokrat, Ro Khanna, sebagai anggota utama. Struktur kepemimpinan bipartisan ini menunjukkan bahwa penyelidikan tidak mudah dikategorikan sebagai tekanan politik semata, melainkan memiliki legitimasi institusional yang cukup.
Dalam suratnya, komite secara tegas menyatakan logika utama dari penyelidikan tersebut: “Kelompok penipuan ini melakukan skema manipulasi saham yang terkoordinasi melalui perusahaan-perusahaan kosong China yang terdaftar di bursa Amerika, dengan melakukan ‘mengerek dan mengeluarkan’ saham untuk menipu keluarga Amerika, dan perusahaan Anda tampaknya memfasilitasi hal ini.” Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kata-kata komite adalah “tampaknya memfasilitasi,” bukan langsung menuduh, mencerminkan kehati-hatian khas penyelidikan legislatif.
Komite meminta ketiga perusahaan menyerahkan berbagai dokumen, termasuk:
Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan lengkap sebelum hari Jumat minggu ini.
Latar belakang makro dari penyelidikan ini melibatkan skala manipulasi pasar yang besar. Data yang dikutip oleh komite menunjukkan bahwa sejak 2023, skema manipulasi saham China yang terkoordinasi ini telah menyebabkan kerugian sekitar 16 miliar dolar AS bagi investor Amerika, dengan jumlah pengaduan ke FBI meningkat 300% selama periode yang sama, dan sebelumnya FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) juga telah mengeluarkan peringatan tegas mengenai risiko ini.
Menurut uraian penyelidikan komite, pola manipulasi yang umum meliputi: perusahaan China yang listing di AS bekerja sama dengan tim pemasaran, menggunakan puluhan akun untuk melakukan pembelian terkoordinasi dan menaikkan harga saham secara artifisial, kemudian para pelaku internal secara kolektif menjual saham tersebut setelah valuasi meningkat secara signifikan, sementara investor ritel mengalami kerugian besar saat harga saham jatuh tajam.
Keberadaan pola sistemik ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang kepatuhan lembaga keuangan perantara di AS: sejauh mana underwriter melakukan due diligence saat membantu perusahaan-perusahaan ini melakukan IPO, ataukah mereka secara selektif mengabaikan tanda-tanda potensi manipulasi pasar?
Saat ini, penyelidikan DPR bersifat legislatif (Congressional Investigation), tujuannya mengumpulkan informasi dan dokumen, bukan untuk menuntut secara langsung. Diminta untuk bekerja sama dalam penyelidikan tidak berarti perusahaan dinyatakan melanggar hukum. Namun, jika penyelidikan menemukan adanya pelanggaran kepatuhan selama proses membantu IPO perusahaan China, informasi tersebut dapat diserahkan ke Departemen Kehakiman atau SEC untuk tindak lanjut penyelidikan pidana atau perdata.
Kerumitan penyelidikan terletak pada fakta bahwa anggota keluarga Trump saat ini merupakan bagian dari lingkaran inti lembaga eksekutif pemerintah (keluarga mantan presiden), sekaligus tercantum sebagai pemegang saham dan anggota dewan penasihat di lembaga keuangan yang sedang diselidiki. Struktur tumpang tindih politik dan bisnis ini meningkatkan standar pengawasan publik terhadap independensi penyelidikan dan kredibilitas penegakan hukum selanjutnya, terlepas dari hasil akhir penyelidikan.
Saat ini, belum ada konfirmasi hukum terkait hal tersebut. Penyelidikan ini fokus pada kepatuhan lembaga keuangan, bukan kebijakan pemerintah secara langsung. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa komite yang memimpin penyelidikan ini merupakan gabungan bipartisan, dan fokus utama adalah “apakah lembaga keuangan AS membantu praktik manipulasi pasar yang merugikan investor Amerika,” sebuah isu yang melampaui batas partai politik.